ABDSI Dukung Implementasi SKKNI Pendamping UMKM

Tangerang – 27 Agustus 2017: Asosiasi BDS Indonesia yang fokus bergerak dalam pendampingan usaha UMKM mendukung penuh implementasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang Pendamping UMKM. Hal tersebut disampaikan Cak Samsul Ketua Umum ABDSI saat penutupan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping UMKM di Tangerang-Banten.

 

“Peran pendamping UMKM sangat penting dalam mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Menjadikan pendamping UMKM lebih profesional telah menjadi amanat Kongres Nasional UMKM I 2016 sebagai tercantum di butir 7 Piagam Yogyakarta. Kegiatan peningkatan kapasitas pendamping UMKM di Banten ini sangat penting untuk implementasi SKKNI Pendamping UKM.” Ujar Cak Samsul.

 

Cak Samsul menyampaikan terimakasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM sehingga amanat Kongres Nasional UMKM 2016 tersebut terealisasi dengan hadirnya SKKNI Bidang pendamping UMKM melalui Permennaker 181/2017. “Kehadiran Bapak Abdul Kadir Damanik Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM membuka kegiatan peningkatan kapasitas pendamping UMKM menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menyiapkan implementasi SKKNI bidang pendamping usaha untuk mengakselerasi kemajuan UMKM.“

 

“Kami sudah memperjuangkan hadirnya SKKNI bidang Pendamping UMKM sejak tahun 2010. ABDSI telah bersinergi dengan Asdep Bidang Pendampingan Usaha KemenkopUKM wujudkan hal  tersebut. Tahun ini SKKNI Pendamping UMKM akan dilengkapi dengan modul-modul pelatihan, kualifikasi kerja, lembaga sertifikasi profesi, lembaga diklat profesi, asesor, dan hal-hal lain. Diharapkan tahun 2018 SKKNI ini bisa diterapkan secara penuh.” Lanjut Cak Samsul.

 

Kegiatan peningkatan kapasitas pendamping UMKM dalam rangka persiapan implementasi SKKNI pendamping UMKM berlangsung dari tanggal 23 sd 27 agustus 2017. Peserta sebanyak  40 orang berasal dari Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim. Modul-modul yang diberikan kepada peserta adalah: identifikasi permasalahan dan need assessment pendampingan, membuat rencana pendampingan, pembuatan company profile, penyusunan laporan keuangan, restrukturisasi pembiayaan, akses kemitraan, akses pembiayaan, manajemen dasar pengelolaan UMKM, penyusunan rencana usaha, dan penilaian hasil pendampingan. Tim Fasilitator kegiatan ini berasal dari Kementerian Koperasi dan Asosiasi BDS Indonesia.

 

Add a Comment