Akhir Maret 2018, Pemerintah Turunkan Pajak UKM

Jakarta, innews.co.id – Dipastikan akhir Maret 2018 ini, pajak atas usaha kecil dan menengah (UKM) turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2018 di Tangerang, Banten (7/3) lalu.

“Saya kemarin sebetulnya menawarnya 0,25%, tetapi Menteri Keuangan bilang tidak bisa. Kalau turunnya sampai sejauh itu, ini akan memenga­ruhi penerimaan, pendapatan pemerintah,” jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, sejumlah usaha makanan dan minuman maupun industri gaya hidup memiliki masa depan yang cerah seiring perubahan tata ruang ekonomi global.

Selain itu, perkembangan bisnis rintis­an atau start-up melalui aplikasi berbasis digital akan berkembang pesat, khususnya dibidang sociopreneurship. Menurutnya, Indonesia juga memiliki keunggulan di sektor kerajinan tangan yang terkenal begitu kreatif. Sejumlah contoh industri seperti kerajinan jaket kulit berlukis, motor modifikasi, serta usaha kreatif lain memiliki peluang besar untuk berkembang jika dipromosikan dengan gencar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penurunan tarif PPh (pajak penghasilan) itu lantaran banyak pelapak (supplier merchant) di platfrom digital berupa marketplace berasal dari sektor UMKM. Penurunan tarif PPh itu, kata dia, bertujuan menciptakan kesamaan level of playing field dalam ekosistem e-commerce, khususnya dengan pelaku UMKM konvensional.

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun meng­ungkapkan, jika pemerintah serius ingin menumbuhkan industri UKM di Tanah Air, selain penurunan pajak, langkah lain yang harus diambil ialah dengan membentuk badan khusus untuk membina seluruh pelaku usaha kecil. (RN)

Add a Comment