Dorong UMKM Naik Kelas, ABDSI pun Luncurkan 3GO

ADALAH Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) yang menggagas program pendampingan berkelanjutan 3GO: Go Modern, Go Digital, Go Global. Samsul Hadi selaku Ketua Umum DPN ABDSI, menjadikan 3GO sebagai prioritas pertama melalui platform LUNAS (Layanan UMKM Naik Kelas) dilakukan di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

“3GO akan dijalankan dengan menggandeng PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Kalbar, Kemendes, Telkom, dan mitra-mitra lainnya dengan prioritas implementasi di Bengkayang dan Sambas melalui kemitraan SINGBEBAS,” ungkapnya usai penutupan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia UMKM se-Kalbar yang digelar Hotel Transera Pontianak, Jumat (29/9)

Salah satu inovasi dari 3GO adalah penyediaan Nomor Identitas UMKM berupa 12 digit angka yang unik. Dengan nomor identitas tersebut, progress usaha nantinya dimonitoring oleh para pendamping UMKM secara berkelanjutan. Inovasi ini tentu saja dalam rangka mendorong UMKM naik kelas, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar.

Dengan program tersebut  UMKM, khususnya di perbatasan, akan dengan mudah mendapatkan pendamping dari berbagai bidang seperti kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan, pemasaran, IT dan kerja sama. Di samping itu, manfaat lainnya UMKM juga dengan mudah memilih bidang keahlian pendamping seperti pelatihan, mentoring, konsultasi dan lainnya.

“Melalui pendekatan 3GO, baseline data UMKM akan terekam dengan baik, dan perkembangan usahanya bisa diikuti secara terus menerus,” katanya. “Di samping itu juga dengan melalui pedampingan yang baik, rekam jejak UMKM sejak pre-startup-startup-growth-expand bisa diikuti secara berkelanjutan,” lanjutnya lagi.

Kehadiran program 3GO diapresiasi oleh Asisten Deputi Bidang Pendampingan Usaha Kementerian KUKM Eviyanti Nasution. Hadirnya program ini, diharapkan dia, mampu mengakselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM utamanya di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia.

“UMKM di kawasan perbatasan posisinya sangat strategis, maka dari itu harus diberdayakan, sehingga mampu bersaing dengan negara tetangga, artinya mereka harus naik kelas,” tuturnya.

Kementerian KUMK juga tengah mempersiapkan para pendamping UMKM yang bersertifikat standar nasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, tahun depan pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi.  Ditargetkan tahun depan akan ada 500 pendamping yang mendapatkan sertifikasi ini. Angka ini ditargetkan mereka bakal bertambah setiap tahunnya.

Sementara itu Ketua ABDSI Kalbar Muhammad Fahmi mengatakan, hingga saat ini jumlah pendamping UMKM di Kalbar masih kurang. Pendamping dalam naungan ABDSI Kalbar saja, saat ini, diungkapkan dia, belum mencapai 300 orang. Sementara pelaku UMKM di provinsi ini, diakui dia hanya mencapai puluhan ribu.

“Saat ini setiap kabupaten/kota di Kalbar hanya ada 20 pendamping usaha, sehingga jika ditotalkan hanya sekitar 280 pendamping,” katanya.

Terkait sertifikasi, ia menargetkan tahun depan bisa mengirimkan 40 pendamping yang akan mendapatkan sertifikat pendamping usaha. Sebanyak 40 orang yang dimaksudkan dia tersebut, merupakan pendamping yang telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang digelar pada 25 – 29 September 2017 di Hotel Transera. (*)

 

Sumber: Pontianak Post

Add a Comment