Gubernur NTT Minta OJK Lebih Perhatikan Pelaku UMKM

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, saat membawakan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku-Pelaku Industri Jasa Keuangan Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Aston, Kamis, (23/2) (Suara Pembaruan/Yoseph Kelen)

Gubernur Frans Lebu Raya menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mendorong lembaga perbankan dan pelaku jasa keuangan untuk memberi perhatian lebih kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Semua orang pasti bangga kalau masyarakat di NTT mendapatkan keuntungan besar dan taraf kesejahteraannya semakin meningkat. Kita paham bahwa lembaga-lembaga keuangan bertujuan untuk mencari profit, tetapi keuntungan tersebut akan lebih bermakna apabila dirasakan juga oleh masyarakat kecil,” kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat menyampaikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku-Pelaku Industri Jasa Keuangan Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Aston, Kamis, (23/2).

“Dalam kacamata lembaga keuangan, mereka mungkin dikategorikan sebagai debitur beresiko tinggi, berpotensi menciptakan kredit macet. Namun, kita harus berani untuk mengambil resiko demi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran dan peran Lembaga Penjamin mesti diperkuat untuk mengatasi kekhawatiran tersebut,” ungkap Frans Lebu Raya dalam pertemuan itu, sembari mengingatkan agar OJK juga terus memberikan pemahaman dan upaya literasi keuangan inklusif kepada masyarakat luas, sehingga mereka tidak takut lagi meminjam uang di bank.

Mengacu pada tema pertemuan, Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur Frans Lebu Raya mengimbau agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat serta mendukung enam tekad Pemerintah Provinsi NTT.

“KUR hendaknya diprioritaskan pada pengembangan usaha di hulu seperti pertanian dan peternakan, bukannya di hilir seperti perdagangan dan industri. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang perdagangan bawang, kalau kita tidak memperhatikan para petani bawang. KUR juga bisa dipergunakan oleh calon TKI, agar mereka dapat menempuh prosedur yang legal serta tidak terjebak pada rayuan para calo,” ujar Frans Lebu Raya, sambil mengingatkan agar dana-dana yang dihimpun lembaga-lembaga keuangan dari pihak ketiga dipergunakan untuk pembangunan masyarakat NTT.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTT, Winter Marbun dalam penyampaian materinya mengungkapkan tujuh langkah inisiatif strategis OJK Tahun 2017 yakni pengoptimalan program kerja, penyempurnaan skema KUR, optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pengembangan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, menggenjot pertumbuhan kredit, transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta penghimpunan dana di pasar modal.

“Untuk NTT, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,90 persen dan kredit UMKM sebesar 12,40 persen. Lima kabupaten/kota dengan sebaran kredit terbesar yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Sikka dan Ende. Sementara lima kabupaten/kota dengan tingkat kredit macet tinggi adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, TTU dan Rote Ndao. Jumlah KUR bagi usaha Mikro di NTT adalah sebesar Rp 442,63 miliar untuk usaha perdagangan, pertanian dan transportasi,” kata Marbun.

Terkait dengan investasi bodong, Marbun menghimbau masyarakat agar senantiasa berkonsultasi dengan OJK, sebelum menginvestasikan modalnya di lembaga keuangan yang baru.

“Seturut penelusuran dan penyelidikan Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah, ada tujuh perusahaan investasi illegal di NTT yakni Dream for Freedom, PT Wein Group, Talk Fussion, PT Indoglobal Samrey International, Manusia Membantu Manusia, PT. Inti Benua Indonesia serta PT Mi One Global Indonesia,” jelas Marbun dalam pemaparannya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Pejabat dari Konsulat Jenderal Timor Leste, Kepala Perwakilan BPK NTT, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Wakil Walikota Kupang, Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, perwakilan dari lembaga-lembaga perbankan, lembaga keuangan serta pelaku industri jasa keuangan lainnya.

Secara terpisah Dirut PT Wein Group, Daniel Bouk Un saat dihubungan SP via telepon, dan nomornya tidak aktif.
PT Weins Group melakukan investasi bodong dengan iming-iming keuntungan serta hadiah. Namun realisasinya nol persen, malah meresahkan para nasaba di Kota Kupang dan sekitarnya, kata salah satu nasabah di Kupang, yang tidak mau menyebut namanya.

sumber: www.beritasatu.com

Add a Comment