Hadapi MEA 2015, Kemenkop UKM Bentuk Gerakan Satu Juta UMKM Naik Kelas

2014-09-23 13.55.57

Untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah terus berupaya menggenjot pengelolaan UMKM. Salah satu akselerasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM adalah gerakan Satu Juta Usaha UMKM Naik Kelas.

“Gerakan ini akan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Salah satu tujuannya adalah agar pelaku UMKM siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015,” ujar Deputi bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Braman Setyo usai Diskusi dan Rencana Aksi 2015: Satu Juta UMKM Naik Kelas”, di Gedung Kementerian Koperasi & UKM, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Dijelaskan Braman, definisi UMKM naik kelas apabila usahanya semakin berkembang, produktivitas bertambah, dan daya saingnya meningkat. “Semua usaha mikro punya potensi sama untuk naik kelas ke kategori yang lebih tinggi. Usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa menjadi usaha menengah, usaha menengah bisa naik menjadi usaha besar. Pengusaha mempunyai pendapatan 10 juta perbulan berpotensi naik menjadi Rp. 100 juta per bulan, naik lagi Rp. 1 miliar perbulan dan seterusnya,” tuturnya.

Beberapa indikator UMKM naik kelas, tambah Braman, diantaranya, usahanya menjadi formal, total penjualan dan aset meningkat.  Selain itu jumlah pelanggan yang dilayani, pajak yang dibayarkannya, dan jumlah karyawan meningkat, serta kualitas SDM bertambah. “Indikator lainnya adalah sistem administrasi dan keuangan meningkat. Barang yang diproduksi meningkat, terakhir dana yang diakses dari perbankan juga meningkat. Namun cukup dengan salah satu indikator yang disebut diatas naik dari semula, maka UMKM itu sudah bisa dikatakan naik kelas,” ungkapnya.

Diskusi ini melibatkan Group Pendampingan KUMKM,Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hipmikindo, Perkumpulan Untuk Pengembangan Usaha Kecil (PUPUK), Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI), FOKUS UMKM, dan Induk Koperasi Wanita Indonesia (Inkowapi). “Dalam pelaksanaanya pemerintah akan merangkul semua stakeholders, dilakukan dengan pendekatan integratif, partisipatif serta akseleratif,” tambahnya.

Pihaknya akan membentuk klaster usaha yang potensial untuk dikembangkan sebagai upaya mewujudkan gerakan UMKM naik kelas dari mikro ke menengah. Dengan cara inilah dikatakan Braman sebagai apresiasi pemerintah terhadap kinerja UMKM.

“Akan dibuat pilot project di beberapa wilayah yang potensial. Model-model pendampingan perlu diperluas, salah satunya dengan pola mentoring bisnis dan bapak angkat,” lanjut Braman.

Untuk mendukung gerakan tersebut Kemenkop memandang perlu ada payung hukum berbentuk Inpres serta mengusulkan Perpres pendampingan UMKM untuk dilanjutkan. Braman menuturkan, pelaku usaha khususnya mikro dan kecil, 70-80 persen gagal karena tidak ada model-model pendampingan.

“Kami berharap ke depan model seperti ini (pendampingan) bisa dikembangkan pemerintahan Jokowi-JK. Untuk itu akan kami sosialisasikan secara luas, salah satunya melalui Rakernas Kemenkop dan forum-forum serta media massa,” pungkasnya.

Add a Comment