Kementerian KUKM Fasilitasi Uji Kompetensi Bagi Konsultan Pendamping UMKM

Asisten Deputi Bidang Pendampingan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eviyanti Nasution membuka Uji Kompetensi Konsultan Pendamping UMKM yang diselenggarakan di Hotel Grand Cakra, Malang pada Tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2018.

Peserta Uji Kompetensi sebanyak 40 orang yang berasal dari PLUT-KUMKM Kab. Pacitan (5 orang), PLUT-KUMKM Kota Batu (5 orang), PLUT-KUMKM Kab. Malang (3 orang), PLUT-KUMKM Kab. Tulungagung (5 orang), PLUT-KUMKM Kota Bima (5 orang), PLUT-KUMKM Prov. NTB (1 orang), Permodalan Nasional Madani (1 orang) dan ABDSI Jawa Timur (15 orang).

Eviyant menjelaskan bahwa Uji Kompetensi Bagi Konsultan Pendamping UMKM dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 02/Per/M.KUMKM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pendampingan Koperasi UMKM, dan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendamping UMKM (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2018). “Uji kompetensi ini mencakup 8 unit kompetensi yaitu 1) Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM dampingan, 2) Membuat Rencana Pendampingan UMKM, 3) Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM, 4) Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face To Face), 5) Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil, 6) Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha (Business Planning), 7) Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, 8 ) Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha.” Ujarnya.

Lebih lanjut Eiyanti mengungkapkan: “Dilakukannya Uji Kompetensi Bagi Konsultan Pendamping UMKM ini dimaksudkan untuk lebih memastikan bahwa uji kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pendamping UMKM (SK Menaker No 181 Tahun 2017) dan KKNI Bidang Pendamping UMKM (Permenkop dan UKM Nomor 4 Tahun 2018).”

Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Konsultan Pendamping UMKM dirancang untuk memberikan legalitas bagi konsultan pendamping UMKM dan pengakuan kompetensi pendamping UMKM secara nasional maupun internasional. Menjadi sarana untuk meningkatkan jenjang karier dan memacu diri agar lebih professional dan mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas dan dipertanggungjawabkan.

Asisten Deputi Pendampingan Usaha menyampaikan bahwa konsultan pendamping UMKM dituntut untuk memiliki standar kompetensi kerja yang layak terutama dikaitkan dengan pemberian layanan pendampingan kepada UMKM. Pendamping UMKM memiliki peranan penting dalam membantu mengembangkan usaha sehingga harus memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan perannya. Pendamping UMKM harus memiliki: Pertama, kemampuan teknis dalam memberikan advokasi dan konsultasi. Kedua, harus memiliki pengetahuan dan pendidikan, serta keahlian yang memadai. Ketiga, juga memiliki network yang baik dengan pihak perbankan dan asosiasi. Keempat, Pendamping juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dan berintegritas. Kelima, bersertifikat yang terstandarisasi.

“Pasca Uji Kompetensi perlu kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pendamping UMKM termasuk ABDSI, semua pemangku kepentingan UMKM untuk memberi apresiasi yang lebih baik kepada para pendamping yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dengan semakin bertambah banyak pendamping UMKM yang kompeten dan bersertifikat diharapkan pasar jasa pendampingan usaha bisa tumbuh dan UMKM bisa mendapatkan layanan pendampingan yang semakin berkualitas.” Imbuh Eviyanti.

Uji kompetensi di Malang merupakan pelaksanaan yang ke-lima di tahun ini. Empat kegiatan serupa  sebelumnya sudah dilaksanakan di Bogor, Makassar, Surakarta, dan Pontianak. <sam>

Add a Comment