Kerjasama Pemasaran Hasil Hutan bagi Peserta Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan

Pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, berlokasi di kantor Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) di Manggala Wana Bakti, DKI Jakarta, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara pihak pemerintah, swasta, dan LSM dalam hal Pemasaran Hasil Hutan bagi Peserta Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan oleh Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Isnantio Rahmadi, Direktur PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI), Matt Danalan Saragih, dan Presiden Perkumpulan Telapak, Silverius Oscar Unggul.

 

Dalam konteks kerjasama ini, hutan rakyat yang dimiliki oleh peserta pinjaman Pusat P2H (Debitur) akan dikelola oleh SOBI dengan standar kelestarian Forest Stewardship Council (FSC) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sehingga para Debitur dapat mengakses pasar kayu FSC yang mampu memberikan harga yang lebih baik serta mampu menjamin kepastian pengembalian pinjaman. Sementara Telapak akan membantu Pusat P2H dalam aspek sosialisasi, edukasi, dan penguatan kapasitas pada level masyarakat sehingga dapat mengikuti program kerjasama ini secara berkelanjutan.

 

“Dengan mengikuti program kerjasama ini, diharapkan selain produk kayunya menjadi legal dan diakui, peserta Pinjaman bisa mendapat harga premium dan kejelasan pasar, sehingga mereka bisa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pohon yang ditanam. Pada akhirnya, mereka akan terus berupaya menanam pohon sehingga hutan Indonesia, khususnya hutan rakyat, akan sustainable,“ Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H), Agus Isnantio Rahmadi, memberikan harapannya.

 

Begitu juga dengan Presiden Perkumpulan Telapak, Silverius Oscar Unggul menyatakan harapan yang serupa mengenai kerjasama tripartite ini, “Ini bentuk nyata dari inclusive business dan bila berkembang baik akan menjadi model bagi pemerataan pembangunan di Indonesia.”

 

Sebagai tindak lanjut awal Nota Kesepahaman ini, Pusat P2H dan SOBI berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi database, memilih lokasi kerjasama, dan melakukan persiapan teknis terkait sertifikasi FSC dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada lokasi terpilih tersebut.

 

Nota Kesepahaman ini merupakan kerjasama yang pertama bagi Pusat P2H dalam bidang pemasaran hasil hutan sekaligus menambah jumlah kerjasama yang telah dilakukan Pusat P2H dengan pihak lain dalam bidang sosialisasi dan penguatan kelembagaan.

Add a Comment