KESIMPULAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) BIDANG KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2018

KESIMPULAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)

BIDANG KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2018

TEMA: “SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN

KOPERASI DAN UKM TAHUN 2018”

 

HOTEL ROYAL AMBARUKMO, 5 APRIL 2018

 

  1. Rakornas merupakan forum koordinasi untuk membangun, meningkatkan dan memperkuat sinergi serta kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka integrasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM.
  2. Arah kebijakan dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya peningkatan daya saing KUMKM, antara lain:
  3. Dalam hal perumusan kebijakan isu strategis saat ini dilakukan dengan mendorong percepatan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan terus diupayakan untuk menjamin kepastian kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan KUMKM;
  4. Penajaman peran dan fungsi unit kerja eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, seperti: Bidang Pembiayaan dalam penyaluran KUR nasabahnya harus masuk pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Bidang Restrukturisasi dengan merestrukturisasi kredit koperasi di perbankan dan Lembaga Keuangan dan Bidang Pengawasan dengan mendorong Koperasi masuk dalam Sistem Informasi Debitur (SID);
  5. Pemberdayaan KUMKM harus mampu mendorong peningkatan daya saing, kapasitas KUMKM agar mampu beradaptasi dalam teknologi dan perubahan lingkungan bisnis secara global melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan KUMKM.
  6. Program Aksi Reformasi Total Koperasi melalui Kewirausahaan digulirkan sebagai upaya mendorong pembangunan koperasi secara dinamis dan kekinian dengan mengacu pada jargon, yaitu: Tiada Koperasi Tanpa IT, Tiada Koperasi Tanpa Transaksi dengan Anggota sehingga bermuara dalam menumbuhkan kecintaan dan kebanggan terhadap produk KUMKM.
  7. Berdasarkan hasil pemaparan OPD yang Membidangi KUMKM Provinsi/D.I dan tanggapan Deputi/BLU Kementerian Koperasi dan UKM dan Dekopin, beberapa hal yang menjadi concern dan tindak lanjut atas upaya pembangunan KUMKM, antara lain:
  8. Peningkatan Koordinasi Kebijakan, Integrasi Perencanaan, Sinkronisasi Program, Sosialisasi Kegiatan, dan Monitoring Evaluasi (KISS-ME) dan sinergi serta kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah perlu terus ditingkatkan dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program/kegiatan pemberdayaan KUMKM.
  9. Perlu meningkatkan koordinasi, dan implementasi Program Kemudahan Impor dan Tujuan Ekspor (KITE) yang merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjend Bea Cukai, dan Program Pembiayaan Kredit Ultra Mikro (KUMi) yang merupakan hasil sinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
  10. Sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi kongres Gerakan Koperasi di Makassar pada Harkopnas tahun 2017 yang diprakarsai DEKOPIN , perlu dukungan seluruh pihak untuk meningkatkan katagori organisasi Kementerian Koperasi dan UKM sehingga fungsi koordinasi dan pelaksanaan teknis pemberdayaan KUMKM spektrumnya menjadi lebih luas dan efektif bagi kemajuan dan kemandirian KUMKM.
  11. Pemerintah pusat dan daerah perlu untuk terus memantapkan koordinasi dalam rangka mendorong efektivitas kegiatan Prioritas Nasional, Unggulan dan Strategis, antara lain: Penataan data base Koperasi melalui NIK dan Sertifikat NIK berbasis ODS, Revitalisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Bantuan Modal Awal Bagi Wirausaha Pemula, Revitaliasi Pasar Rakyat, Pengembangan PLUT, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pendampingan KUMKM, Pendidikan dan Pelatihan (Perkoperasian, Kompetensi dan Manajerial), pengembangan Balai Latihan Perkoperasian (Balatkop) serta pengendalian dan pengawasan Koperasi;
  12. Pemberdayaan KUMKM harus mampu mendorong peningkatan daya saing dan kapasitas KUMKM agar mampu beradaptasi dalam teknologi serta perubahan lingkungan bisnis secara global melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan KUMKM.
  13. Perlunya penguatan dukungan regulasi (Perda) dan anggaran (APBD) Provinsi/Kab/Kota) oleh Pemerintah Daerah sebagai aktualisasi sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

Yogyakarta, 5 April 2018

 

 

Add a Comment