Manado Target Terbitkan 5.000 Izin Usaha Kecil
peluncuran-sertifikasi-nik-dan-kur-menteri-koperasi-dan-usaha-_150526172131-995
Salah satu contoh produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Manado menargetkan mampu menerbitkan 5.000 izin usaha kecil dan menengah (iumk) hingga akhir tahun ini.

“Jadi, nanti mereka bisa urus izin langsung ke kecamatan. Tidak dikenakan biaya, semuanya gratis,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Manado Ricky Poli di Manado, Rabu (9/9).

Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya peraturan wali kota (perwakot) mengenai pemberian kewenangan iumk pada 31 Juli 2015. Sebagaimana diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman iumk.

Penandatangan nota kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Manado, jumlah umk mencapai 15.700 unit dan semuanya masih belum memiliki izin. Nantinya, izin tersebut akan menjadi bekal untuk mendapatkan kucuran dana kredit usaha rakyat (KUR).

Dari seluruh Provinsi Sulwawesi Utara, jelasnya, baru Manado yang mengeluarkan perwako mengenai pemberian kewenangan iumk sehingga hanya umk yang beroperasi di Manado yang bisa memproses perizinan melalui tingkat kecamatan.

“Hanya sembilan kabupaten/kota di Indonesia yang sudah menerbitkan perwako ini, salah satunya adalah Manado. Jika mereka belum menerbitkan perwako atau peraturan daerah mengenai ini, maka mereka belum bisa memproses iumk,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan mampu mengeluarkan iumk sebanyak 10.500 pada 2015. Dalam waktu dekat, dirinya mengungkapkan beberapa kabupaten/kota di Sulut segera menyusul untuk menerbitkan perwako, misalnya Minahasa, dan Bitung.

Untuk mempercepat penerbitan iumk oleh kecamatan setempat, Undang-undang UMKM No 20 Tahun 2008 mengemanatkan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) menjalankan peran sebagai agen pendampingan UMK.

“Kehadiran kami juga diperkuat dengan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,” ungkap Ketua Forum KKMB Sulut Herman Tiwow.

Jika dirinci, jumlah KKMB Sulut sebanyak 160 orang, tetapi anggota yang masih aktif hanya berjumlah 25 orang.

“Untuk saat ini, kegiatan pendampingan hanya dilakukan di Manado. Jika kabupaten/kota yang sudah menerbitkan perwako, maka kami akan mengerahkan tenaga untuk melakukan pendampingan,” tambahnya.

Sejauh ini, dirinya mengakui sejumlah kabupaten/kota tergolong cukup lamban dalam mersepon peraturan baru Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 bahwa pelaku UMK harus mendapatkan kepastian berusaha di lokasi yang sudah ditentukan pemerintah daerah.

sumber: http://kabar24.bisnis.com

Add a Comment