RCEP Sepakat Kembangkan UKM

Pemerintah menyatakan Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) ke-16 menyepakati pembahasan mengenai pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan hal ini dicapai pada pelaksanaan pertemuan RCEP dan Pertemuan Terkait Lainnya yang berlangsung pada 2-10 Desember 2016 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), di Tangerang.

“Pada putaran kali ini, TNC berhasil menyelesaikan Bab Small and Medium Enterprises (SMEs) atau UKM. Kesepakatan di bidang UKM ini diharapkan akan mendorong kerja sama dan pertukaran informasi antara UKM di 16 negara anggota RCEP,” jelas Iman dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/12)

Iman menambahkan, kesepakatan itu diteken dalam rangka meningkatkan kapasitas UKM sehingga nantinya mampu berperan aktif dalam rantai pasok kawasan dan mengambil manfaat bagi peningkatan ekonominya.

Ia menjelaskan, Bab UKM merupakan Bab ke-2 yang telah diselesaikan oleh TNC setelah Bab Economic and Technical Cooperation yang diselesaikan pada perundingan RCEP TNC ke-15 di Tianjin, RRT pada bulan Oktober yang lalu.

Dalam putaran perundingan ini juga, lanjut Iman, TNC bersama dengan Working Groups dan Sub Working Groups masih terus berupaya memajukan perundingan dengan mengurangi gap yang ada, khususnya di tiga bidang utama perundingan yaitu perdagangan barang, jasa, dan investasi.

Selain itu, arahan dan keputusan para Menteri RCEP pada Pertemuan Intersesi Menteri RCEP di Cebu, Filipina awal bulan November lalu dijadikan sebagai acuan dalam melanjutkan perundingan yang sedang berlangsung.

Dialog dengan Perwakilan Bisnis

Secara khusus, lanjut Iman, pada putaran perundingan RCEP TNC ke-16, TNC juga melakukan dialog dengan perwakilan bisnis yang diwakili oleh East Asia Business Council (EABC) dan perwakilan Civil Society Organizations (CSO) dari beberapa negara anggota RCEP termasuk dari Indonesia.

Ia menilai dialog seperti ini sangat positif, karena bermanfaat sebagai masukan bagi para perunding dalam upaya menyepakati suatu perjanjian yang memberi keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat umum.

“Dialog dengan perwakilan bisnis dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada para perunding agar mampu menghasilkan perjanjian yang secara berimbang mengakomodasi kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat umum,” ungkap Iman.

Melalui dialog serupa ini, jelasnya, Perjanjian RCEP yang akan disepakati nanti dapat mendorong aktivitas bisnis di kawasan sekaligus meningkatkan kinerja perdagangan dengan tidak menghilangkan hak pemerintah untuk mengatur (right to regulate) khususnya yang terkait kepentingan umum (contohnya di bidang kesehatan).

Selanjutnya, Perundingan RCEP ke-17 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari-3 Maret 2017, di Kobe, Jepang. RCEP mencakup 16 negara yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN plus Australia, RRT, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

sumber: cnnindonesia.com

Add a Comment