SKKNI Bidang Pendamping UMKM

Bahrul Ulum Ilham, Koordinator Konsultan PLUT KUMKM Sulsel

 

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti berkontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyerap tenaga kerja. Disisi lain, berbagai problem masih meliputi UMKM di tanah air seperti lemahnya manajemen usaha, akses permodalan, akses pada sumber daya produktif, promosi, pemasaran, inovasi dan teknologi.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen. Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar ini maka keberadaan tenaga pendamping sangta dibutuhkan, namun  disisi lain jumlah tenaga pendamping atau konsultan UMKM di tanah air masih sangat terbatas.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM RI, Kadir Damanik mengatakan, saat ini, jumlah tenaga pendamping yang mampu direkrut oleh Kemenkop dan UKM sebanyak 4.242 orang terdiri dari PNS dan non PNS. Melalui sinergi dengan BDS (Business Development Services) di seluruh Indonesia terdapat tambahan tenaga pendamping sebanyak 2.253 orang sehingga jumlah keseluruhan sebangak 6.495 orang. Angka ini masih sangat jauh dari rasio ideal dengan asumsi 1 pendamping melayani 100 UMKM, maka idealnya dibutuhkan sekitar 600 ribu pendamping.

Sebagai entitas bisnis keberadaan UMKM sangat membutuhkan pendampingan dari berbagai kalangan dalam rangka mengakselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM menghadapi era global. Karena itu tersedianya konsultan bisnis atau pendamping UMKM yang profesional dan tersedia di berbagai daerah menjadi keharusan. Pendamping Koperasi dan UMKM pada hakekatnya juga sebagai agen-agen perubahan, yang menuntut adanya kualifikasi dasar berupa tiga kompetensi utama yang harus mereka miliki, yaitu :

Kualifikasi teknis, yakni kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan.

Kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif detailed.

Hubungan antarpribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagi akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri

Terkait program peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendamping di lingkungan UMKM, telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 02/Per/M.KUKM/1/2016 Tentang Pendampingan KUMKM dan Permenkop Nomor 24/Kep/M.KUKM/VIII/2016 Tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Koperasi dan UMKM. Selanjutnya melalui kerja sama semua pihak juga terbit Kepmen Ketenagakerjaan Nomor:181 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pendamping UMKM. Lahirnya SKKNI bidang pendamping UMKM ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Koperasi dan UKM.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pendamping UMKM sebagai hasil konsensus dari berbagai pelaku usaha, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi  dan para pemangku kepentingan merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kemampuan atau kompetensi para pendamping UMKM dalam memberdayakan serta mengembangkan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan sebagai alat komunikasi yang efektif  dalam menjembatani antara dunia usaha, dunia kerja ,pendidikan dan pelatihan.

Dalam era globalisasi saat ini  SKKNI dapat berfungsi sebagai alat seleksi dengan masuknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sehingga tenaga kerja asing yang masuk memiliki kualifikasi yang memadai bukan tenaga kerja sembarangan, demikian juga tenaga kerja Indonesia harus memiliki kompetensi untuk membendung tenaga kerja asing.Walaupun dalam SK Mennakertans telah memberikan proteksi terhadap jabatan-jabatan MSDM untuk tidak bisa diduduki oleh tenaga asing, namun dengan pemberlakuan MEA maka peluang masuknya tenaga kerja ahli asing dari negara-negara lain di ASEAN masih sangat besar.

Semoga hadirnya SKKNI bidang pendamping UMKM dapat meningkatkan eksistensi  pendamping dan profesi pendamping (Konsultan) UMKM bisa sejajar dengan konsultan hukum, konsultan pajak, keuangan dan lainnya, sehingga profesi pendamping bukan lagi dianggap profesi sampingan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pendamping UMKM diharapkan pula menjadi program suatu sistem yang di dalamnya menyinergikan pemangku kepentingan, sehingga dapat di manfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Add a Comment