Sudah Terbit 206 Peraturan Bupati/Walikota Untuk IUMK

AqTXfMoNLORq4hGqUgHpUsFtil1A-1QgaktweRZ_WMBp

Sampai saat ini, Peraturan Bupati/Walikota tentang pendelegasian wewenang kepada Camat untuk menerbitkan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), sudah terbit sebanyak 206 Perbup/Perwali. Sedangkan IUMK yang telah terbit sebanyak 165 ribu IUMK. “Dari database yang dapat kami monitor setiap saat, bahwa animo daerah untuk‎ mengimplementasikan IUMK ini sangat tinggi dimana para Camat secara aktif mempromosikannya kepada pelaku-pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing. Perkembangan IUMK sampai dengan 14 Maret 2016 sebanyak 166.243 IUMK dengan 6.651 kartu dari Bank BRI”, kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati, kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/3).

IUMK tersebut, lanjut Yuana, termasuk fasilitasi terhadap 220 UMK bank sampah Kota Makassar sebagai Pilot Project dan sudah dilaunching Presiden RI Joko Widodo pada 5 Maret 2016 lalu. “Dengan adanya IUMK ini, maka UMK bank sampah dapat melakukan akses pembiayaan ke perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan Bank BRI antara lain telah diberikan KUR kepada 8 IUMK bank sampah antara Rp5 juta hingga Rp8 juta”, jelas Yuana.

Yuana menambahkan, untuk mempermudah pendataan usaha mikro dan pendaftaran usaha kecil, perlu penyempurnaan Perpres 98/2014 agar sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. “Dari hasil Rakor dengan Menko Perekonomian pada 10 Maret 2016 diusulkan Revisi Perpres 98/2014 ke Presiden RI sebagai landasan hukum penerbitan IUMK”, tandas dia.
Sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pembinaan usaha mikro menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan usaha kecil tanggungjawab Pemerintah Provinsi. “Pembahasan Perpres 98/2014 sedang dalam proses pembahasan antar lintas kementrian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian”, kata Yuana.

Pendampingan KUMKM

Selain IUMK, program strategis Kemenkop dan UKM lainnya adalah pendampingan KUMKM. Tujuannya, diharapkan proses peningkatan produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui bimbingan, konsultasi, advokasi oleh lembaga pendamping dan tenaga pendamping perorangan dapat berjalan dengan baik. “Saat ini, ada 7.368 orang pendamping yang sudah terdaftar dan tersebar di berbagai daerah sesuai dengan program masing-masing kedeputian, seperti pendamping PLUT KUMKM, BDS, pendamping SDM, dan pendamping kelembagaan”, papar Yuana.

Khusus pendampingan PLUT KUMKM, kata Yuana, sebanyak 293 orang yang ditempatkan pada 49 PLUT KUMKM (42 PLUT, 7 PLUT dalam proses pembangunan) akan diseleksi kembali oleh pihak ketiga pada Juni 2016 mendatang, yang telah terseleksi untuk melakukan kinerja PLUT ini. “Hingga tahun 2019 kita menargetkan sebanyak 265 PLUT untuk meningkatkan layanan bagi pengembangan usaha KUMKM di banyak daerah”, imbuh dia.

Sedangkan program pembangunan PLUT KUMKM tahun 2016 ada di tujuh lokasi. Yaitu, provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Lampung, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Belitung, Belitung, Kabupaten Sumba Barat Daya. “Telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM yang sampai saat ini sedang proses peralihan anggarannya melalui DIPA tahun 2016 di 7 satuan kerja dalam bentuk tugas pembantuan. Pelaksanaan pembangunan gedung PLUT KUMKM dapat dimulai pada Mei 2016″, jelas Yuana.

Sementara terkait diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak Januari 2016, Yuana mengaku pihaknya juga memberikan pendampingan bagi UMK yang terkena dampak globalisasi dengan merekrut 100 orang pendamping. ‎”Ada enam provinsi sentra meliputi Jawa Barat, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Bali, dan Makassar”, pungkas Yuana.

Jakarta, 14 Maret 2016

Add a Comment