Tiga Kementerian Tandatangani MoU tentang IUMK

Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan telah resmi meluncurkan izin usaha mikro kecil. Peluncuran itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama di kantor Kemendagri Jakarta.

Menkop UKM AAGN Puspayoga mengatakan, setelah MoU dilakukan selanjutnya pihaknya akan melakukan sosialisasi ke seluruh daerah. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi tersebut paling lama satu bulan.

“Jadi, kami mohon waktu kurang lebih satu bulan untuk menyosialisasikan izin usaha mikro kecil ini,” ujar Menkop di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Puspayoga menegaskan, izin usaha mikro kecil ini bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha dan memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha. Bentuk kongkritnya izin ini akan dibuat dalam bentuk kartu yang dikeluarkan oleh Camat atau Lurah dan Kepala Desa.

“Tentu ini harus melalui pendampingan tanpa pendampingan hasilnya saya yakin tidak akan maksimal,” kata dia.

Terkait upaya pendampingan, Menkop mengaku telah menyurati seluruh kepala daerah agar membantu para pendamping. Untuk sementara para pendamping itu berasal dari Asosiasi BDS, PNPM Mandiri, UKM Center, KKB, Hipmikindo, P3UKM, Pinbuk dan konsultan pendamping Plut-KUMKM.

“Harapan kami semua para stakeholders termasuk Asosiasi UKM dan KADIN akan ikut membantu usaha mikro kecil dalam penerbitan IUMK,” lanjut Puspayoga.

Adapun tugas pendamping untuk legalitas usaha ini, para pendamping diminta membantu para pelaku usaha kecil mikro dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kecamatan atau Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan serta memberi bimbingan pasca keluarnya IUMK.

Tugas berikut adalah bagaimana supaya pendamping bertugas untuk mempebesar omzet para pelaku usaha mikro kecil, juga bagaimana para pendamping mampu memperluas pasar kepada pelaku usaha mikro dan terakhir tugas pendamping adalah berupaya ikut meningkatkan jumlah tenaga kerja.

“Ini tugas pendamping, nah ini usaha-usaha yang kita lakukan mengkoordinasikan dengan para Gubernur, Bupati/Walikota masalah pendampingan,” tutup Menkop.

Add a Comment