UMKM Kuat, Bangsa Berdaulat

(Catatan Bahrul Ulum Ilham Konsultan PLUT KUMKM Sulsel)

 

Peringatan hari UMKM dideklarasikan di Yogyakarta pada Kongres Nasional UMKM tanggal 25-26 Juni 2016. Deklarasi hari UMKM melengkapi hari peringatan untuk gerakan Koperasi pada 12 Juli dan UMKM pada 12 Agustus, sebagai sarana untuk merawat dan membesarkan semangat ekonomi kerakyatan. Hari UMKM mengambil momentum kelahiran Bapak Bangsa Dr. Drs. H. Mohammad Hatta sebagai pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wapres pertama RI sebagai peletak dasar ekonomi Kerakyatan, dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi.

Peringatan hari UMKM dimaksudkan agar lebih membangun eksistensi dan kinerja UMKM, yang akan menjadi focal event atau focal point berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Hari UMKM adalah HARI KERJA, hari peringatan meneguhkan semangat kerja kewirausahaan, semangat kerja membangun ekonomi kerakyatan dan membangun kebanggaan dan rasa percaya diri UMKM.

Berbagai fakta tak terbantahkan terkait peran penting UMKM di tanah air. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekitar 99 persen dari bisnis di Indonesia adalah UMKM dengan lebih dari 98 persen didominasi oleh perusahaan mikro. UMKM tersebut mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB Indonesia.

Guncangan krisis pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa UMKM bukan hanya tahan banting, bahkan pasca krisis jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus dan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Hal ini karena sifatnya fleksibel dalam modal, luwes memasuki semua sektor, dan cepat beradaptasi. Tidak ada halangan (barrier) untuk masuk/keluar. Bisnis skala UMKM dapat dilakukan secara individual atau berkelompok dalam sentra-sentra produksi.

Secara geografis pelaku UMKM tersebar di seluruh tanah air, di semua sektor. Dengan memberikan layanan kebutuhan pokok pada masyarakat maka UMKM memberikan multiplier effect tinggi sehigga menjadi instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan. UMKM juga menjadi ladang pesemaian untuk penciptaan wirausaha baru terutama bagi anak-anak muda melakukan eksperimen untuk membuka usaha-usaha rintisan yang kreatif.

Disisi lain, banyaknya pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi persoalan besar bangsa ini. Data BPS menunjukkan, dari sekitar 258 juta penduduk Indonesia saat ini, ada 27,76 juta orang hidup miskin; 14,4 juta petani tanpa lahan; 9,7 juta orang berkebun bernilai tambah rendah; 13,5 juta orang tanpa hunian layak di pinggiran kota; dan 11,2 juta pedagang tradisional makin sulit bersaing dengan pedagang modern yang agresif. Karena itu negara, pemerintah, dan semua pihak, termasuk koperasi dan UMKM harus berjuang sekuat tenaga untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan, dengan cara lebih peduli, lebih berpihak, dan lebih menggerakan ekonomi yang berbasis pada rakyat.

Dengan menguatkan UMKM berarti mewujudkan kedaulatan bangsa, terutama membagun kedaulatan ekonomi. Bukan kedaulatan ekonomi Indonesia yang penuh dengan angka-angka statistik yang mengembirakan, tapi faktanya ekonomi hanya dikuasai segelintir pemodal atau pengusaha kapitalis yang mematikan perekonomian rakyat banyak.

Langkah efektif penguatan UMKM dimulai dengan memahami logika-logika tentang kedudukan dan peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional. Perlu memupuk kecintaan untuk memupuk semangat pemihakan kepada Koperasi dan UMKM. Pemihakan merupakan prasyarat penting penguatan UMKM.

Sektor UMKM harus dibuka kesempatan, kepastian usaha dan memberikan ruang gerak yang adil dan bermartabat, antara lain dengan menyediakan dan melindungi lokasi-lokasi yang khusus diperuntukkan untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UMKM. Tidak adil apabila UMKM diserahkan keseluruhannya pada mekanisme pasar. Apalagi kapitalisme-neoliberalisme yang menjadi penyebab penyelewengan, pemerasan, dominasi, eksploitasi dan penjajahan dalam sektor ekonomi yang menjadi sektor fundamental sebuah bangsa.

Mengembangkan kapasitas, kemampuan dan potensi usaha melului jejaring bisnis bagi UMKM secara produktif menjadi agenda penguatan UMKM. Hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci utama yang melakoni dunia usaha. Memajukan kapasitas UMKM tidak bisa terlepas dari kerjasama multipihak yang berkolaborasi satu sama lain untuk saling melengkapi dan mempercepat pengembangan UMKM dengan melibatkan akademisi, bisnis,komunitas, pemerintah dan media (pentahelix).

Semua pihak ini harus juga berperan dalam menciptakan citra positif bagi perkembangan UMKM. Langkah ditempuh antara lain mempromosikan keunggulan UMKM, mengcounter citra negatif UMKM, memberikan reward kepada UMKM yang berhasil, memberikan contoh keteladanan yang dapat dijadikan panutan.

Pemerintah hendaknya menghapus regulasi yang nyata-nyata menghambat pengembangan UMKM. Pengaturan UMKM dibatasi pada yang perlu-perlu saja. Memanfaatkan kebijakan pencadangan usaha, kemitraan, pengawasan terhadap persaingan usaha. Menyamakan persepsi, orkestrasi dan koordinasi vertikal dan horisontal dalam pemberdayaan UMKM, dengan seluruh pemangku kepentingan.

Laingkah selanjutnya meningkatkan berbagai akses UMKM ke sumber permodalan, teknologi , informasi diiringi upaya menghilangkan faktor penghambat dan faktor penyulitnya. Agenda berikutnya melanjutkan implementasi agenda pemberdayaan UMKM yaitu peningkatan produktifitas, daya saing, nilai tambah dan kualitas kerja.

Add a Comment